Ada penilaian yang bisa dijadikan parameter dalam menakar sukses atau tidaknya sebuah fase transisi demokrasi, yaitu dengan cara melihat proses yang terjadi dalam dua kali rotasi kekuasaan, apabila rotasi kekuasaan dalam periode itu berlangsung relatif damai dan tertib maka bisa dikatakan bahwa proses transisi tersebut berjalan sesuai dengan harapan (Huntington : 1991), dalam pejalanannya kemudian ketika bangsa ini sedang berproses untuk menyelesaikan fase transisi tersebut ada kondisi-kondisi yang selayaknya sama-sama dimengerti oleh kekuatan politik yang ada dengan maksud sedikit banyak mereduksi ketegangan ditingkatan elit, hal itu adalah keharusan dalam merebut penciteraan dikalangan akar rumput, terutama menjelang detik-detik rotasi kekuasaan.
Secara berkala bangsa ini harus mengakui bahwa ada sedikit harapan bagi terjalinnya konsolidasi dalam proses penyelenggaraan demokratisasi pasca runtuhnya kekuasaan monolitik orde baru, tak perlu disangsikan lagi bahwa hegemoni golkar sebagai sebuah partai pada periode orde baru tidak dapat disamakan dengan realitas politik yang berkembang saat ini, hal tersebut menjadi niscaya ketika tiga kali penyelenggaran pemilu yang digelar pada 1999, 2004, dan 2009 beberapa saat lalu secara bertahap telah merefresentasikan partai-partai pendatang baru sebagai kompetitor kekuatan politik yang siap menghabisi dan merebut konstituen dari tiga partai terakhir fase orde baru, bahkan terakhir justru partai-partai pendatang baru (Demokrat, Gerindra, Hanura) relatife mampu menandingi dan mengungguli partai-partai besar seperti GOLKAR,PDI-P dan PPP.
Dinamika politik tersebut harusnya terjadi tidak hanya sebatas pada pergeseran kecenderungan para pemilih dalam mempercayakan hak politiknya yang akan diperjuangkan melalui partai-partai tersebut namun juga harus dibarengi oleh progresifitas dan loyalitas sebuah partai dalam memperjuangkan suara konstituennya, jika kita berkaca pada proses yang dilakukan para politisi yang tentunya melibatkan sejumlah partai-partai politik dalam memenangkan pertarungan besar menuju Pilpres 2009 maka ada banyak fragmentasi partai yang secara sengaja menanggalkan progresifitas mereka sebagai kekuatan politik yang memberikan warna lain dalam penyelenggaraan kekuasaan bahkan juga tanpa disadari libido kekuasaan membuat loyalitas mereka berubah terhadap konstituen menjadi penyokong terhadap kekuatan politik yang lebih berpeluang untuk menang, sebut saja dalam manuver koalisi beberapa partai besar menjelang pemilu legislatife kemarin, PDI-P, GOLKAR, PPP atau yang lebih dikenal dengan koalisi Golden Triangel, secara prosentase politik sebenarnya koalisi tersebut hanya tinggal selangkah lagi dalam merebut kursi kekuasaan mengingat rivalitas politik mereka hanya mengandalkan kekuatan yang ada pada partai tengah (Demokrat, PKB, PKS) belum lagi muncul skenario besar dikemudian hari oleh Golden Triangle dalam membangun koalisi yang lebih besar yakni dengan melibatkan partai-partai pendatang baru seperti Gerindra, Hanura bahkan PAN yang sebelumnya tengah menjalin komunikasi politik dengan Demokrat , sepintas bisa dipastikan bahwa kalau saja bentuk koalisi itu menjadi nyata maka mustahil kekuatan kubu Demokrat bisa mengimbangi koalisi besar Golden triangle.
Namun peta politik itu segera berubah drastis tatkala perolehan suara partai Demokrat pada pemilu legislatif melambung mengungguli Golkar dan PDI-P yakni mencapai 20% lebih, koalisi besar yang nyaris menjadi kenyataan itupun terpecah dan mulai berpikir realistis terhadap hasil politik yang ada, walaupun sebelumnya sudah ada persoalan dalam koalisi besar untuk menyepakati siapa yang duduk mengambil peran Capres dan Cawapres, karena prosentase suara terhadap partai yang diukur dengan Elektabilitas berbeda dengan prosentase figure atau ketokohan secara Elektabilitas, misalnya secara elektabilitas beberapa lembaga survey menyatakan bahwa figur Jussuf Kalla (Golkar) jauh lebih rendah daripada elektabilitas Figur Megawati (PDI-P) , begitupun Figur Megawati ternyata secara Elektabilitas lebih rendah dari Prabowo Subianto (Gerindra).
Perpecahan dalam tubuh koalisi besar itupun memungkinkan minat kubu Demokrat yang posisinya diatas angin segera membuka koalisi seluas-luasnya terhadap partai-partai yang ada, langkah ini pun sekaligus untuk memperlemah rival politiknya dalam menyusun kekuatan politik yang tersisa, setelah Golkar melirik kembali koalisi dengan kubu Demokrat maka kubu PDI-P pun segera membangun komunikasi lanjutan dengan Gerindra dan Hanura, walau kemudian koalisi itu tinggal sebatas masa lalu yang tak berujung, begitupun sebaliknya dengan penolakan Demokrat atas bentuk koalisi yang ditawarkan oleh Golkar pasca koalisi besar Golden triangle buyar, Disisi lain kubu Demokrat dengan leluasa menentukan arah koalisinya termasuk dalam menentukan Cawapres yang diingini oleh SBY, bahkan diluar dugaan sebelumnya komunikasi tertutup antara Cikeas dengan Teuku umar yang dimediasi oleh Hatta Rajasa telah memunculkan anasir-anasir bahwa bisa saja kubu PDIP akan mencari aman dengan merapat pada Demokrat.
dinamika koalisi yang dipertontonkan oleh partai politik yang ada sedikit mendiskripsikan bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Konfigurasi koalisi besar Golden triangle harus rela berakhir dengan majunya JK-Wiranto sebagai capres-cawapres dari Golkar dan Hanura, sedangkan Gerindra walaupun dengan proses penjajakan yang cukup alot akhirnya harus realistis dan meng-amini posisinya sebagai second line bagi Megawati untuk maju bertarung sebagai Capres-Cawapres dalam pemilu presiden juli nanti,
Walaupun pementasan politik yang dilakukan oleh partai politik dan para petingginya adalah sebuah kelaziman dalam berkompetisi untuk menjadi juara namun tetap saja manuver-manuver politik yang termanifestasikan dalam bentuk penjajakan koalisi hingga taraf pendeklarasian Capres-Cawapres telah mempertontonkan rapuhnya pemahaman dalam menciptakan keseimbangan politik ditingkatan elit, justru yang terjadi adalah perebutan seberapa besar keuntungan kekuasaan yang akan diberikan jika koalisi kelak menghasilkan kemenangan.
Inilah mungkin dialektika politik kepartaian yang melahirkan ambiguitas sebagai suatu keniscayaan dalam upaya pembangunan koalisi politik yang tak bisa melepaskan diri dari opportunisme kekuasaan, tak ada ketakutan moral untuk menghentikan langkah-langkah politik yang akan mengkombinasikan antara hitam dan putih sebagai metode praktis dalam mencapai kemenangan politik. (Hambali Joy 160)
